Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mulai membahas rencana penyediaan pendidikan negeri gratis dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Pembahasan dilakukan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai perluasan akses pendidikan bagi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah membahas cara agar pendidikan negeri dapat diberikan secara gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Pendidikan Gratis Dimulai dari Sekolah Negeri
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Presiden memberikan penekanan terhadap penyediaan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah negeri. Kebijakan tersebut juga diarahkan mulai dari jenjang taman kanak-kanak, kemudian pendidikan dasar dan menengah.
Pemerintah juga membahas optimalisasi instrumen pendanaan pendidikan yang sudah tersedia. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi bagian dari instrumen yang dikaji untuk mendukung perluasan akses pendidikan.
Selain sekolah negeri di bawah Kemendikdasmen, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa prinsip layanan pendidikan gratis yang dibahas pemerintah juga mencakup madrasah negeri di bawah Kementerian Agama.
Kuliah Gratis di PTN Masih Dikaji
Untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah masih melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan dan menyusun sejumlah alternatif pelaksanaan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah memetakan kebutuhan biaya serta sumber pendapatan yang selama ini digunakan PTN.
Komponen yang diperhitungkan antara lain penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang dimiliki perguruan tinggi negeri.
Pemerintah juga mempertimbangkan beberapa pilihan penerapan. Pendidikan tinggi gratis dapat diterapkan dengan cakupan tertentu atau secara bertahap, termasuk kemungkinan dimulai dari mahasiswa baru atau kelompok mahasiswa berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Seluruh opsi akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
Dibentuk Tim Khusus
Untuk memperdalam kajian, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan kementerian terkait untuk menghitung kebutuhan anggaran, menyusun skema pembiayaan, serta menentukan tahapan pelaksanaan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Brian Yuliarto menyebut pemerintah menargetkan kajian lebih mendalam dapat menghasilkan perhitungan dan tahapan yang lebih jelas dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Hasil kajian selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan menentukan langkah kebijakan berikutnya.
Anggaran Pendidikan 2027 Akan Dikaji Ulang
Pembahasan pendidikan gratis juga berkaitan dengan desain anggaran pendidikan 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah sedang melakukan redesign terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang porsinya ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN.
Anggaran tersebut mencakup keseluruhan sektor pendidikan, sehingga belum dapat dianggap sebagai anggaran khusus untuk program pendidikan gratis. Pemerintah masih menghitung pembagian dana antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Selain pembiayaan pendidikan, peningkatan kualitas guru juga masuk dalam pembahasan. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Presiden mengarahkan penguatan kompetensi guru melalui berbagai program pelatihan yang pembiayaannya diupayakan melalui APBN.
Dengan demikian, rencana pendidikan gratis hingga PTN masih berada dalam tahap perumusan. Pemerintah sedang menghitung kebutuhan pembiayaan, menentukan skema, serta menyusun tahapan pelaksanaan agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.
