Jakarta, 4 September 2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk kembali melakukan efisiensi terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan meyakini anggaran MBG dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun per tahun melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.

Purbaya mengatakan anggaran MBG telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Pada awalnya, anggaran program tersebut berada di kisaran Rp330 triliun, kemudian dilakukan efisiensi menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali ditekan hingga sekitar Rp240 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, sebagaimana dikutip Jumat (4/9/2026).

Anggaran MBG Ditargetkan Bisa Lebih Efisien

Purbaya mengungkapkan dirinya telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai peluang melakukan efisiensi lebih lanjut.

Menurutnya, anggaran MBG yang saat ini berada di kisaran Rp240 triliun masih memiliki ruang untuk ditekan. Salah satu cara yang dinilai dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus memanfaatkan teknologi.

Purbaya bahkan memperkirakan anggaran MBG dapat berada di bawah Rp200 triliun setiap tahunnya apabila efisiensi tersebut berhasil diterapkan secara optimal.

Untuk 2027, anggaran MBG memang masih berada di kisaran Rp240 triliun. Namun, menurut Purbaya, angka tersebut belum tentu menjadi realisasi akhir apabila pelaksanaan program mampu dilakukan dengan lebih efisien.

Pegawai Kemenkeu Ikut Awasi Pelaksanaan MBG

Selain mendorong efisiensi anggaran, Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan dan program dapat dilaksanakan secara efektif.

Pegawai Kemenkeu yang berada di daerah akan dilibatkan untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergiliran.

Langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi pelaksanaan MBG secara langsung di lapangan sekaligus menemukan bagian-bagian yang masih dapat diperbaiki.

Purbaya berharap pengawasan tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja program MBG dari waktu ke waktu.

BGN Dapat Pagu Rp240,20 Triliun pada 2027

Sebelumnya, BGN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk 2027.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,50 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan program MBG. Sementara sekitar Rp7,33 triliun digunakan untuk kebutuhan dukungan manajemen.

Besarnya alokasi untuk MBG menunjukkan bahwa program tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam anggaran BGN.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (3/9/2026), Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa sekitar 97 persen anggaran BGN digunakan untuk dikonversi menjadi menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.

Puluhan Juta Orang Jadi Penerima Manfaat

Program MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang sangat besar.

Untuk alokasi 2027, BGN mencatat terdapat sekitar 72,46 juta penerima manfaat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 60,60 juta penerima merupakan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan dengan alokasi anggaran sekitar Rp198,96 triliun.

Sementara itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencapai sekitar 11,87 juta penerima, dengan alokasi sekitar Rp33,54 triliun.

Kelompok sasaran MBG juga mencakup guru dan tenaga kependidikan.

Dengan jumlah penerima yang sangat besar, efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah tetap harus menjaga kualitas makanan serta memastikan distribusinya berjalan dengan baik.

Guru Ikut Makan MBG Bukan karena Jatah

Terkait guru yang ikut mengonsumsi makanan MBG bersama siswa, Sudaryono memberikan penjelasan bahwa makanan tersebut bukan merupakan jatah makan guru.

Menurutnya, keterlibatan guru dalam makan bersama siswa merupakan bagian dari fungsi edukasi.

Guru dapat menjadi contoh bagi murid dalam menerapkan kebiasaan makan yang baik. Proses tersebut mencakup antre, mengambil wadah makanan, mencuci tangan, membagi makanan, berdoa, mengucapkan terima kasih, hingga membangun rasa syukur.

Dengan demikian, program MBG tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dapat menjadi sarana pembentukan kebiasaan positif di lingkungan sekolah.

Efisiensi Harus Tetap Jaga Kualitas MBG

Rencana menekan anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun bukan berarti pemerintah mengurangi manfaat program secara sembarangan.

Efisiensi perlu dilakukan dengan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan efisiensi, baik dalam pengelolaan data, pengawasan SPPG, distribusi makanan, maupun pemantauan penggunaan anggaran.

Di sisi lain, pengawasan langsung oleh pegawai Kemenkeu di daerah juga diharapkan dapat membantu pemerintah menemukan potensi pemborosan maupun persoalan dalam pelaksanaan program.

Pengawasan SPPG Jadi Perhatian

SPPG menjadi salah satu titik penting dalam pelaksanaan MBG karena unit tersebut berhubungan langsung dengan proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Dengan pengawasan secara berkala, pemerintah dapat mengevaluasi apakah pelaksanaan program sudah sesuai ketentuan.

Pengawasan juga menjadi semakin penting mengingat pemerintah tidak hanya mengejar efisiensi anggaran, tetapi juga harus memastikan aspek keamanan pangan, kualitas menu, ketepatan distribusi, dan ketepatan sasaran tetap terjaga.

Kesimpulan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditekan hingga di bawah Rp200 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, anggaran MBG sebelumnya telah mengalami beberapa tahap efisiensi, dari sekitar Rp330 triliun menjadi Rp260 triliun dan kemudian sekitar Rp240 triliun. Ia menilai efisiensi lebih lanjut masih memungkinkan dilakukan melalui perbaikan sistem dan pemanfaatan teknologi.

Untuk memastikan efisiensi berjalan, Kementerian Keuangan juga mengerahkan pegawainya di daerah untuk ikut mengawasi SPPG secara bergiliran.

Sementara itu, BGN memperoleh pagu sekitar Rp240,20 triliun untuk 2027, dengan mayoritas anggaran dialokasikan untuk program MBG.

Dengan cakupan penerima manfaat mencapai lebih dari 72 juta orang, tantangan pemerintah bukan hanya menekan biaya, tetapi juga memastikan program tetap berjalan efektif, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.