Menteri Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik dalam Rancangan APBN 2027. Program tersebut disiapkan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas LPG sekaligus memperkuat bauran energi nasional.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong pemanfaatan energi alternatif di sektor rumah tangga agar konsumsi LPG impor dapat ditekan dan devisa negara lebih hemat.
Bahlil menjelaskan bahwa program kompor listrik merupakan salah satu bagian dari kebijakan diversifikasi energi. Selain kompor listrik, pemerintah juga mendorong penggunaan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga (jargas) serta pemanfaatan energi alternatif lainnya seperti CNG.
Sebagai tahap awal, pemerintah berencana menyediakan kompor listrik yang dapat digunakan pada rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 VA, sehingga masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan, dapat memanfaatkan program tersebut tanpa harus meningkatkan kapasitas listrik rumahnya.
Dalam rapat tersebut, Bahlil juga meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk membantu memetakan daerah-daerah yang dinilai paling membutuhkan program kompor listrik agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan terintegrasi dengan kebijakan energi nasional.
Selain mengusulkan anggaran untuk kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengajukan alokasi sekitar Rp635 miliar bagi program konversi motor listrik. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor
