Depok – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menjadi narasumber dalam diskusi terkait pembiayaan perumahan. Keduanya hadir dalam kegiatan PropertiInovasi 2025 yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia di Balairung UI.
Dalam sesi bertema Financing for Developers & Customers for 3 Million Home Program, BP Tapera diwakili oleh Komisioner Heru Pudyo Nugroho, sementara Kementerian PKP menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Budi Permana.
Pada kesempatan tersebut, Budi Permana menjelaskan bahwa sektor pembangunan rumah subsidi memiliki rantai ekonomi yang luas. Sedikitnya terdapat 185 usaha dan industri yang terlibat dalam pembangunan satu unit rumah, sehingga sektor ini memberikan kontribusi sekitar 2% terhadap perekonomian nasional.
“Karena itu, Presiden Prabowo melalui Kementerian PKP mendorong lahirnya terobosan besar melalui Program Tiga Juta Rumah,” ujarnya.
Salah satu terobosan yang disiapkan pemerintah adalah penyediaan fasilitas pembiayaan melalui skema KUR Perumahan.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo. BP Tapera ditugasi menyalurkan bantuan pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan alokasi meningkat signifikan pada 2025, yaitu 350.000 unit rumah.
Heru juga memaparkan bahwa tren backlog hunian terus menurun setiap tahun, menjadi indikasi keberhasilan program pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat.
“Kami juga terus mengoptimalkan sinergi pemangku kepentingan, dengan melakukan blended financing antara dana perbankan, dana Tapera, dan sumber pembiayaan lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, Heru menyoroti tantangan dalam penyaluran rumah subsidi, terutama terkait bankability calon debitur. Banyak pengajuan kredit ditolak karena calon debitur memiliki pinjaman online yang masih berjalan. Heru pun mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur penawaran pinjol.
Dalam sesi berikutnya, Ketua DPP REI Joko Suranto menegaskan bahwa sektor properti di banyak negara menjadi indikator penting pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pemikir, untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang relevan.
Sementara itu, Marine Novita, Co-Founder Milikirumah.com, menjelaskan bahwa program Pra-KPR yang mereka jalankan banyak diminati oleh pekerja sektor informal.
“Saat ini, 60 persen konsumen kami berasal dari sektor informal,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman publik mengenai skema pembiayaan perumahan sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah sebagai upaya pemenuhan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
