Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa satuan pendidikan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat menerapkan pembelajaran dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka berlangsung dengan aman.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan murid tetap menjadi prioritas, tanpa menghentikan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kemendikdasmen sebelumnya juga telah menyiapkan protokol pembelajaran darurat untuk sekolah yang terdampak asap karhutla.
Keselamatan Murid Jadi Prioritas
Kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan berisiko terhadap kesehatan warga sekolah. Karena itu, sekolah di wilayah terdampak dapat menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan kondisi setempat.
Mendikdasmen meminta pemerintah daerah dan satuan pendidikan mengambil langkah yang mengutamakan keselamatan murid, guru, dan tenaga kependidikan.
Pembelajaran dari rumah menjadi salah satu alternatif ketika kondisi udara belum memungkinkan siswa berkegiatan di lingkungan sekolah.
3.524 Sekolah Sudah Terapkan PJJ
Dampak karhutla terhadap sektor pendidikan cukup luas. Berdasarkan data BNPB dan Dapodik per 11 Agustus 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah menerapkan PJJ dengan jumlah murid terdampak mencapai sekitar 571.338 siswa.
Penerapan PJJ tersebut mencakup sejumlah wilayah, antara lain:
- Provinsi Kalimantan Barat
- Kota Pontianak
- Kabupaten Kubu Raya
- Kabupaten Kayong Utara
- Kota Palangka Raya
- Kabupaten Kotawaringin Timur
- Kota Banjarbaru
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dari rumah telah menjadi bagian dari respons pendidikan terhadap kondisi darurat asap.
Hak Belajar Tidak Boleh Terhenti
Kemendikdasmen menekankan bahwa perubahan pembelajaran menjadi PJJ bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan.
Murid tetap mendapatkan materi dan tugas pembelajaran melalui metode yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
Kemendikdasmen juga menyiapkan berbagai dukungan, seperti posko pendidikan darurat, bantuan masker dan paket kesehatan, modul pembelajaran, ruang kelas aman asap, serta dukungan psikososial bagi warga sekolah terdampak.
Sekolah Perlu Menyesuaikan Kondisi Daerah
Tidak semua wilayah terdampak karhutla memiliki kondisi yang sama. Karena itu, keputusan mengenai pembelajaran tatap muka maupun PJJ perlu mempertimbangkan situasi di masing-masing daerah.
Sekolah dan pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi kualitas udara, tingkat paparan asap, akses internet, kesiapan perangkat pembelajaran, serta perkembangan penanganan karhutla.
Ketika kondisi sudah kembali aman, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan kembali sesuai ketentuan.
Pemerintah Siapkan Protokol Pembelajaran Darurat
Sebelumnya, Kemendikdasmen menyatakan akan memperbarui Surat Edaran Menteri terkait protokol pembelajaran darurat asap sebagai respons terhadap meluasnya dampak karhutla di Kalimantan.
Kebijakan ini penting agar sekolah memiliki pedoman yang jelas ketika menghadapi kondisi udara yang tidak sehat akibat kebakaran.
Dengan demikian, penanganan karhutla dalam sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada bagaimana siswa tetap belajar, tetapi juga bagaimana proses belajar berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan anak.
Saat kondisi lingkungan tidak aman, ruang belajar dapat berpindah sementara ke rumah. Namun, hak anak untuk terus belajar tetap harus dijaga.
