Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan perluasan akses pendidikan gratis mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Rencana tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan pendidikan gratis merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pendidikan Gratis untuk Memperluas Akses

Qodari menyampaikan, pendidikan gratis diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya yang selama ini menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan.

“Pendidikan gratis menghilangkan biaya, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas agar setiap anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga,” kata Qodari dalam siaran pers yang dikutip Liputan6.

Rencana tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menjalankan sejumlah program lain yang diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.

Mulai dari TK hingga Sekolah Menengah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan terhadap komitmen penyediaan layanan pendidikan gratis bagi murid pendidikan dasar dan menengah, termasuk dimulai dari jenjang TK.

Arahan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026. Kemendikdasmen kemudian menyiapkan skema penerapan layanan pendidikan gratis sesuai arahan Presiden.

Dalam rencana yang dibahas pemerintah, pendidikan gratis mencakup sekolah negeri mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164.000 sekolah negeri pada jenjang tersebut di Indonesia.

Pemerintah Juga Siapkan Pendidikan Tinggi Gratis

Perluasan akses pendidikan tidak berhenti pada pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga tengah mematangkan rencana pembebasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pemerintah akan mematangkan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal. Pada saat laporan tersebut disampaikan, pemerintah menargetkan pematangan rencana dalam waktu sekitar dua hingga empat minggu.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan untuk mengetahui standar biaya pendidikan per mahasiswa di seluruh PTN.

Pemerintah juga memetakan kondisi masing-masing PTN dan jumlah mahasiswa. Data tersebut akan menjadi bahan untuk menentukan skema serta tahapan penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi.

Penerapan Kuliah Gratis Bisa Bertahap

Penerapan pendidikan gratis di PTN belum langsung diberlakukan secara menyeluruh. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta mempertimbangkan kondisi masing-masing perguruan tinggi.

Brian mengatakan penerapannya dapat dilakukan secara bertahap apabila seluruh kebutuhan belum dapat dipenuhi sekaligus. Tahapan tersebut dapat disusun berdasarkan kesiapan pemerintah dan kondisi pembiayaan pendidikan tinggi.

Pemerintah juga mengevaluasi program dukungan yang sudah berjalan, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Revitalisasi Sekolah Tetap Dilakukan

Menurut Qodari, rencana pendidikan gratis juga dilengkapi dengan program peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Pemerintah saat ini mempercepat program revitalisasi sekolah serta distribusi Papan Interaktif Digital (PID). Upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan belajar sekaligus memperluas akses terhadap teknologi pembelajaran.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menegaskan pemerintah menargetkan penyelesaian renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat 2029. Selain perbaikan fisik, pemerintah memperluas penggunaan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran.

Pemerintah Perkuat Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan. Pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai bagian dari transformasi pendidikan.

Qodari mengatakan penguatan kompetensi, profesionalitas, dan kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan. Dengan layanan pendidikan gratis, pemerintah juga ingin memastikan kualitas pembelajaran tetap menjadi perhatian.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas guru perlu diperkuat melalui berbagai program pelatihan.

Ada Sekolah dengan Skema Khusus

Selain pendidikan negeri gratis, pemerintah juga menjalankan berbagai bentuk layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat.

Qodari menyebut sejumlah program seperti Sekolah Nasional Terintegrasi, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Masing-masing memiliki sasaran yang berbeda, mulai dari mendekatkan layanan pendidikan berkualitas ke daerah hingga memberikan afirmasi kepada kelompok tertentu dan membuka kesempatan bagi talenta unggul.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah menyatakan ingin membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan mutu pembelajaran.

Pendidikan Dipandang sebagai Investasi SDM

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu investasi strategis untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Rencana pendidikan gratis, revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas guru, serta berbagai program afirmasi diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi. Tujuannya adalah memperluas kesempatan anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Namun, khusus untuk pendidikan tinggi gratis, pemerintah masih berada pada tahap penghitungan kebutuhan dan penyusunan skema. Karena itu, mekanisme, cakupan penerima, serta waktu pelaksanaan secara menyeluruh masih menunggu keputusan dan kebijakan lebih lanjut.