“Dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 yang diselenggarakan BPK, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat memaparkan arah kebijakan strategis pendidikan nasional sekaligus menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025–2029. Ia menjelaskan visi Kemendikdasmen “Pendidikan Bermutu untuk Semua” yang bertumpu pada sistem pendidikan berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Memasuki tahun anggaran 2026, Atip merinci rencana program seperti revitalisasi satuan pendidikan secara masif dan berkeadilan, digitalisasi pembelajaran dengan fokus pada peningkatan kapasitas guru, perluasan Program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan vokasi melalui teaching factory, penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualifikasi dan profesionalisme guru, serta penyediaan buku, alat tulis, dan penguatan literasi dasar. Atip juga menekankan pentingnya peran BPK dalam mengawal akuntabilitas anggaran pendidikan melalui pemeriksaan yang transparan, objektif, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif, agar program dan kebijakan pendidikan berjalan efektif, efisien, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia, sejalan dengan komitmen bersama mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
