Estafet pengelolaan keuangan negara kembali berganti. Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Sebelumnya, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan dan telah lama terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal nasional.
Pergantian tersebut membuat perhatian tertuju pada arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk bagaimana pemerintah melanjutkan berbagai program prioritas. Dalam pernyataan pertamanya sebagai Menteri Keuangan, Suahasil mengatakan pergantian pejabat tidak berarti perubahan mendadak dalam kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, menjaga APBN, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi.
Rekam Jejak Suahasil Nazara
Suahasil bukan sosok baru dalam pengelolaan keuangan negara. Ia merupakan ekonom dan akademisi yang pernah menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta meraih gelar guru besar bidang ilmu ekonomi pada 2009.
Kariernya di pemerintahan juga cukup panjang. Suahasil pernah terlibat dalam kebijakan desentralisasi fiskal, penanggulangan kemiskinan, dan otonomi daerah. Di Kementerian Keuangan, ia dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 sebelum kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Ia kembali dipercaya sebagai Wamenkeu pada pemerintahan Prabowo pada 2024.
Bagaimana dengan Anggaran untuk Guru?
Salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan adalah anggaran kesejahteraan guru. Dalam rancangan kebijakan pendidikan 2027, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar Rp14,09 triliun, terutama seiring bertambahnya guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
Sementara itu, dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sekitar 1,6 juta guru atau tenaga pendidik ASND yang telah bersertifikat. Selain TPG, terdapat pula Tambahan Penghasilan bagi guru yang belum bersertifikasi serta Tunjangan Khusus Guru bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah khusus.
Angka dan program tersebut merupakan bagian dari kebijakan anggaran yang telah disusun pemerintah. Adapun apakah akan ada perubahan, perluasan, atau penyesuaian lebih lanjut di bawah kepemimpinan Suahasil masih bergantung pada proses penyusunan dan pelaksanaan APBN serta keputusan pemerintah.
APBN dan Pendidikan
Selain kesejahteraan guru, anggaran pendidikan juga mencakup berbagai program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk 2027, Kemendikdasmen mencantumkan digitalisasi pembelajaran dengan anggaran Rp5,83 triliun dan Program Indonesia Pintar untuk sekitar 18 juta peserta didik dengan anggaran Rp13,79 triliun.
Kemendikdasmen juga menyebut perhatian terhadap kesejahteraan guru sebagai salah satu agenda dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan pendidikan saling berkaitan, terutama dalam memastikan program prioritas memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Dengan latar belakang panjang Suahasil di bidang kebijakan fiskal, masa kepemimpinannya di Kementerian Keuangan akan menjadi bagian penting dalam perjalanan pengelolaan APBN. Yang akan menjadi perhatian berikutnya adalah bagaimana kesinambungan anggaran, stabilitas fiskal, dan pembiayaan program prioritas pemerintah diterjemahkan dalam kebijakan APBN ke depan.
