Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memulai penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini akan diterapkan di 17 kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat ekosistem pendidikan sekaligus mendorong pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 4% kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian mutu yang baik. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menyelenggarakan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. SNT mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkesinambungan,” jelas Qodari, dikutip dari ANTARA News Kupang.
Program SNT tahap awal akan dilaksanakan di 17 kabupaten/kota yang tersebar di 13 provinsi, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Jepara, Kabupaten Donggala, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kota Subulussalam, Kota Tarakan, serta Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penerimaan peserta didik baru dibuka untuk calon siswa kelas VII SMP dan kelas X SMA. Pada tahap awal, proses pembelajaran akan memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sambil menunggu pembangunan kampus permanen selesai. Prioritas penerimaan diberikan kepada calon peserta didik yang berasal dari wilayah lokasi SNT.
SNT dirancang dengan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yang dipadukan dengan seni dan olahraga. Program ini juga menjadi pelengkap berbagai inisiatif pemerintah lainnya, seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.
