Pemerintah daerah memastikan bahwa sebanyak 900 tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN tidak akan di-PHK. Sebaliknya, mereka akan tetap bekerja dan diberikan jabatan alternatif di tiga posisi yang telah disiapkan.
Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya penataan tenaga honorer yang belum terselesaikan sejak bertahun-tahun, sekaligus menghindari abrupt-nya pemutusan kontrak yang bisa berdampak sosial.
Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bupati Fery Insani menyatakan:
“Kami tidak memutus kontrak bagi 900 tenaga honor yang tidak masuk database, bahkan akan diberdayakan di sejumlah instansi.”
Menurut keterangan, ketiga jabatan yang disiapkan untuk para honorer non-database tersebut antara lain: sopir, petugas kebersihan, dan petugas jaga malam.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa skema ini bersifat pemberdayaan — bukan sekadar penempatan tanpa fungsi — dan akan disesuaikan dengan keahlian, bidang, serta rekam jejak para honorer.
Dengan langkah ini, para honorer yang selama ini berada di luar database resmi BKN mendapat kepastian — meski tidak masuk formasi PPPK atau PNS — bahwa mereka tetap dapat bekerja dan berkontribusi.
Kenapa Ini Penting
- Menjelang penataan ASN dan penghapusan status honorer, kebijakan ini menekan potensi PHK massal yang bisa menimbulkan gejolak di daerah.
- Pemberdayaan honorer non-database menjadi alternatif agar tetap produktif dan tidak terabaikan dalam sistem pemerintahan.
- Model ini bisa menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa terkait tenaga honorer yang belum terdata secara resmi.
Meskipun ada jaminan lanjut bekerja, para honorer non-database tetap disarankan untuk:
- Memastikan data pribadi dan kepegawaian telah tercatat dengan benar.
- Mengikuti proses penataan yang ditetapkan instansi terkait agar mendapatkan status yang lebih jelas ke depan.
- Mempersiapkan diri jika ada formasi seleksi PPPK atau jalur lain yang dibuka untuk tenaga honorer.
