Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat sinergi dengan Dewan Pendidikan untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan di Indonesia. Kerja sama ini mencakup pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pemenuhan kebutuhan guru, hingga penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan Tahun 2026 di Surakarta, Jawa Tengah.
Kegiatan yang berlangsung pada 20 Oktober 2026 tersebut menjadi forum koordinasi, pertukaran gagasan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas membutuhkan kemitraan antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Dewan Pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta gagasan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan. <Cite refs={[“turn742570view0”]}/>
Dewan Pendidikan Berperan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
Dewan Pendidikan menjadi salah satu mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan kebijakan, menyerap aspirasi masyarakat, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
Melalui Rakernas 2026, Dewan Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi tersebut perlu disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Rustono, menjelaskan bahwa Rakernas menjadi sarana evaluasi dan koordinasi untuk menghimpun aspirasi publik serta merumuskan masukan bagi pemerintah.
Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan keselarasan dan kolaborasi antarlembaga dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, disertai rekomendasi yang konkret dan dapat dilaksanakan.
Program Wajib Belajar 13 Tahun Jadi Perhatian
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Kemendikdasmen adalah penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Program ini berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan pendidikan agar lebih banyak anak dapat memperoleh layanan pendidikan sejak usia dini hingga jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebijakan yang berlaku.
Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menangani anak yang tidak bersekolah maupun peserta didik yang terpaksa berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan.
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan agar hambatan akses pendidikan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih tepat.
Perluasan akses pendidikan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya dapat bersekolah, tetapi juga memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Perlu Diperkuat
Pemenuhan kebutuhan guru juga menjadi salah satu fokus kerja sama Kemendikdasmen dan Dewan Pendidikan.
Ketersediaan guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Selain jumlah dan distribusi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mendorong Dewan Pendidikan untuk menyampaikan pertimbangan yang objektif dan berbasis bukti, termasuk mengungkap kekurangan dalam pelayanan pendidikan.
Ia menyoroti tiga prioritas, yakni percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, pembelajaran yang berkualitas dan inklusif, serta pemenuhan kebutuhan guru sesuai kondisi sekolah.
Masukan dari Dewan Pendidikan diharapkan membantu pemerintah menyusun langkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Pendidikan Inklusif dan Pencegahan Perundungan
Selain akses dan mutu pembelajaran, Kemendikdasmen menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.
Perundungan masih menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan perhatian bersama. Lingkungan belajar yang tidak aman dapat mengganggu kenyamanan siswa dan menghambat proses pembelajaran.
Karena itu, sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama membangun budaya sekolah yang menghargai perbedaan, mendorong sikap saling menghormati, serta memberikan perlindungan kepada peserta didik.
Pendidikan inklusif juga perlu memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan belajar sesuai kebutuhan dan haknya.
Upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui kebijakan tertulis, tetapi memerlukan pelaksanaan yang konsisten, pengawasan, serta keterlibatan seluruh pihak di lingkungan pendidikan.
Pemerintah Daerah Didorong Menyampaikan Masukan Berbasis Data
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Dewan Pendidikan sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah strategis.
Menurutnya, Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.
Masukan yang objektif dan konstruktif diperlukan agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Sejalan dengan hal tersebut, Sadimin mendorong agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah yang konkret, terukur, dan dapat dipantau bersama.
Dengan demikian, hasil Rakernas diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Sinergi Pendidikan untuk Menyiapkan Generasi Emas 2045
Kemendikdasmen menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan yang terus memberikan gagasan serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Kerja sama antara pemerintah dan Dewan Pendidikan diharapkan terus diperkuat melalui komunikasi terbuka, penyusunan rekomendasi berdasarkan kebutuhan lapangan, dan tindak lanjut yang terukur.
Berbagai tantangan pendidikan, mulai dari anak yang tidak bersekolah, kesenjangan mutu pembelajaran, kebutuhan guru, hingga perundungan, memerlukan penanganan bersama dan berkelanjutan.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas akses pendidikan yang berkualitas, memperbaiki layanan pembelajaran, serta mempersiapkan generasi yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
