Jakarta – Persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai besaran penghasilan yang layak bagi tenaga pendidik.
Dalam video Presiden Prabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan, dan Masa Depan Indonesia yang diunggah pada 16 September 2026, Prabowo mengatakan besaran gaji yang layak tidak bisa disamaratakan karena kondisi setiap daerah berbeda. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Prabowo: Besaran Gaji Perlu Melihat Kondisi Daerah
Ketika ditanya mengenai nominal gaji yang layak untuk guru, Prabowo tidak menyebut angka tertentu.
Menurutnya, perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup antarwilayah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kesejahteraan guru. Namun, ia menegaskan pemerintah harus terus memperbaiki kondisi kehidupan para pendidik.
Prabowo juga menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki kesejahteraan guru, termasuk mekanisme penyaluran bantuan atau tunjangan secara langsung.
Tunjangan Guru Non-ASN Sudah Disesuaikan
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan perubahan besaran tunjangan bagi guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti pada Juni 2026 menyampaikan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan profesi sebesar gaji pokok sesuai ketentuan.
Pemerintah juga mengubah mekanisme penyaluran tunjangan sehingga dana diberikan langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung peningkatan kompetensi guru.
Komisi X DPR Pernah Usulkan Gaji Minimal Rp5 Juta
Angka berbeda pernah disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani pada Juni 2026. Ia mengatakan Komisi X menghitung bahwa gaji minimal Rp5 juta per bulan merupakan angka yang dianggap layak untuk kesejahteraan guru.
Namun, angka tersebut merupakan pandangan dan usulan dari Komisi X DPR, bukan angka gaji yang ditetapkan Presiden Prabowo. Lalu juga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk peningkatan gaji dan tunjangan guru dalam postur anggaran 2027.
Pemerintah Fokus pada Kesejahteraan Guru
Komitmen mengenai kesejahteraan guru juga pernah disampaikan Prabowo dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ia menyebut perbaikan kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas karena kualitas pendidikan berkaitan erat dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Dalam kesempatan lain, pemerintah menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan perlu berjalan bersama dengan peningkatan kompetensi guru. Dengan demikian, pembahasan mengenai penghasilan guru tidak hanya berkaitan dengan nominal gaji, tetapi juga tunjangan, status kepegawaian, kompetensi, serta kondisi daerah tempat guru bertugas.
Hingga saat ini, Prabowo dalam pernyataan terbarunya belum menetapkan satu nominal yang disebut sebagai gaji ideal guru secara nasional. Ia menekankan bahwa perbedaan kondisi daerah perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan kesejahteraan guru.
