Proses pemulihan pascabencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 masih terus dilakukan pemerintah. Memasuki September 2026, sejumlah layanan dasar telah kembali normal, termasuk listrik, BBM dan elpiji, serta jaringan internet yang dilaporkan pulih 100 persen.
Bencana tersebut sebelumnya berdampak pada berbagai sektor masyarakat, mulai dari permukiman, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga konektivitas serta mata pencaharian warga.
Pemerintah Siapkan Rp56,3 Triliun
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan pemerintah telah memetakan anggaran sekitar Rp56,3 triliun untuk 2.108 kegiatan pemulihan dalam periode tiga tahun.
Pemulihan dilakukan melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI/Polri, dunia usaha, serta masyarakat. Pemerintah juga membentuk task force untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Secara lebih luas, pemerintah juga menyiapkan dukungan sekitar Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama 2026–2028. Khusus 2026, sekitar Rp39 triliun telah disiapkan, sementara tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun diberikan untuk mendukung penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan Hunian dan Jaminan Hidup Terus Disalurkan
Data pemerintah hingga 15 September 2026 menunjukkan progres penyaluran bantuan berbeda di setiap provinsi.
Di Aceh, realisasi bantuan isi hunian mencapai 98,38 persen, jaminan hidup 88,50 persen, dan stimulan ekonomi 97,86 persen. Sementara di Sumatera Utara, realisasi isi hunian mencapai 91,18 persen dan stimulan ekonomi sekitar 91,10 persen.
Untuk Sumatera Barat, realisasi isi hunian tercatat 57,79 persen, jaminan hidup 75,44 persen, dan stimulan ekonomi 57,79 persen.
Aktivitas Pasar Mulai Kembali
Pemulihan juga terlihat dari aktivitas pasar rakyat yang sebelumnya terdampak banjir.
Di Aceh terdapat 127 pasar terdampak, dengan 115 pasar atau sekitar 90,55 persen telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar masih belum beroperasi.
Sementara itu, seluruh pasar terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi. Masing-masing provinsi mencatat tingkat aktivasi pasar 100 persen.
Kembalinya aktivitas pasar menjadi salah satu indikator penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat karena berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan mata pencaharian warga.
Pemulihan Lahan Sawah Berlanjut
Sektor pertanian juga menjadi bagian dari proses rehabilitasi. Pemerintah mencatat target pemulihan lahan sawah di tiga provinsi terdampak.
Di Aceh, terdapat target pemulihan 31.464 hektare, dengan 28.170 hektare masih dalam proses konstruksi dan 17.796 hektare telah selesai.
Sumatera Utara memiliki target 7.336 hektare, dengan 6.931 hektare telah selesai. Sementara seluruh target 3.902 hektare di Sumatera Barat telah selesai direhabilitasi.
Layanan Dasar Sudah Pulih
Salah satu perkembangan penting dalam pemulihan adalah kembalinya layanan dasar masyarakat. Pemerintah mencatat kelistrikan, BBM dan elpiji, serta internet telah pulih 100 persen di wilayah terdampak.
Kondisi tersebut sejalan dengan laporan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang menyebut pasokan listrik di berbagai wilayah Aceh, termasuk Banda Aceh, telah kembali 100 persen dan jaringan internet kembali normal.
Data pemerintah juga menunjukkan jumlah pengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tercatat nihil per 15 September 2026.
Pemulihan Pendidikan Masih Menjadi Bagian Penting
Meski layanan dasar telah banyak kembali normal, pemulihan sektor pendidikan tetap menjadi bagian dari pekerjaan pascabencana. Sebelumnya, sejumlah sekolah di wilayah terdampak mengalami kerusakan dan proses belajar harus menyesuaikan kondisi fasilitas yang tersedia.
Pemerintah terus mengawal rehabilitasi berbagai fasilitas publik agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Proses pemulihan banjir Sumatera sendiri masih berlangsung hingga 2028. Pemerintah melalui Satgas PRR melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target serta mengidentifikasi kegiatan yang masih membutuhkan percepatan.
