Kabar banjir bandang yang melumpuhkan sebagian wilayah Sumatera dan Aceh tak hanya meremukkan harta benda, tapi juga nyaris memutus harapan ratusan mahasiswa perantauan di Jogja.
Merespons situasi genting ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X langsung “turun gunung”. Titahnya jelas dan tegas: jangan sampai ada mahasiswa di Jogja yang putus kuliah hanya karena orang tuanya di kampung sedang kena musibah.
Bagi Sultan, ini soal merawat tradisi kemanusiaan Jogja, bukan sekadar bantuan insidental.
“Secara tradisi, Jogja mesti membantu mahasiswa yang kebetulan di tempat asalnya ada bencana. Kemungkinan orang tuanya tidak mampu kirim uang. Saya mohon kampus cari datanya,” ujar Sultan beberapa waktu lalu.
Ngarsa Dalem paham betul, saat bencana melanda, kiriman biaya hidup pasti macet. Karenanya, ia mendesak kampus tak cuma memberi keringanan SPP, tapi juga memikirkan urusan perut (living cost) mahasiswa, setidaknya untuk delapan bulan ke depan.
Gayung pun bersambut. Kampus-kampus di Jogja langsung bergerak cepat tanpa banyak birokrasi.
Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bahkan berani mengambil langkah radikal.
Rektor UMY, Achmad Nurmandi, memastikan jika kondisi ekonomi keluarga mahasiswa hancur total—rumah lenyap atau lahan tani rusak—pihaknya siap menggratiskan kuliah hingga wisuda.
UII setali tiga uang; bagi mahasiswa kategori dampak “sangat berat”, tak hanya SPP digratiskan sampai lulus, mereka juga disangu biaya hidup Rp400.000 per bulan.
Kampus negeri pun kompak satu suara. UGM, UPN Veteran, dan UIN Sunan Kalijaga sepakat memangkas Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester depan.
Sementara itu, bentuk solidaritas lain muncul dari UAD yang membagikan kupon makan, serta UNISA yang menyokong alat penelitian bagi mahasiswa tingkat akhir agar skripsi tak mandek.
Dari UNU yang menyiapkan tim konseling trauma hingga UKDW dengan skema cicilan fleksibelnya, semua lini bergerak. Ini menjadi bukti nyata bahwa predikat “Kota Pendidikan” bukan sekadar slogan kosong.
