Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program sekolah swasta gratis tetap berlanjut meskipun menghadapi tekanan serius pada sisi pendanaan. Pada 2026, jumlah sekolah swasta yang akan digratiskan biaya pendidikannya bertambah 60 satuan pendidikan, sehingga total menjadi 100 sekolah, naik signifikan dari 40 sekolah yang sudah lebih dulu menjalani uji coba program pada 2025. Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, Rabu (21/1/2026), menjelaskan bahwa kebijakan penambahan ini bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri.
Namun, Atika mengakui terdapat koreksi besar terhadap skala awal program. Dalam rencana sebelumnya, pemerintah daerah menargetkan dapat menggandeng hingga 258 sekolah swasta ke dalam skema gratis, tetapi target tersebut sulit diwujudkan setelah terjadi penurunan tajam pada dana transfer pusat ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil yang berkurang sekitar Rp15 triliun. Kondisi ini membuat proyeksi APBD DKI 2026 terkoreksi dari sekitar Rp95 triliun menjadi Rp81,3 triliun, sehingga sejumlah program, termasuk sekolah swasta gratis, harus menyesuaikan pagu anggaran.
Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD DKI meminta agar program sekolah swasta gratis tidak dikurangi secara substansial. DPRD menilai kebijakan ini sangat strategis untuk memperluas kesempatan bersekolah bagi anak-anak yang gagal masuk sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung, sekaligus menjadi bentuk kemitraan yang menguntungkan bagi sekolah swasta yang bersedia melayani siswa tanpa memungut biaya pendidikan. Oleh sebab itu, DPRD mendesak Dinas Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mencari skema pembiayaan tambahan agar jumlah sekolah penerima program dapat terus ditingkatkan dan bila memungkinkan kembali mengarah ke target 258 sekolah sebagaimana pernah dibahas dalam tahap perencanaan.
