Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, kini menghadapi persoalan serius di dunia pendidikan. Estimasi kekurangan guru mencapai sekitar 6.000 orang, bahkan sekolah-sekolah favorit pun mulai merasakan dampaknya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan kondisi tersebut saat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
“Paling yang disorot sekarang itu adalah tentang kekurangan guru. Kekurangan guru ini ada pada titik kritis sebenarnya. Karena di sekolah-sekolah favorit saja gurunya sudah kekurangan, apalagi di sekolah-sekolah ini (di daerah),” ujar Yomanius di Bandung, Selasa (4/8), dikutip dari detikJabar.
Menurut DPRD Jabar, kondisi ini dipicu oleh larangan rekrutmen guru honorer baru serta pembatasan formasi ASN dengan prinsip zero growth. Sementara itu, jumlah guru yang pensiun terus bertambah tanpa adanya pengganti yang sebanding.
Akibatnya, banyak sekolah harus mengambil langkah darurat. Guru mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya, seperti guru Bahasa Inggris mengajar Bahasa Indonesia atau guru Fisika mengajar Kimia.
Yomanius pun mengingatkan dampak jangka panjang dari kondisi tersebut.
“Menurut saya ini ancaman pada delapan standar pendidikan. Di mana dengan demikian maka mutu lulusan akan terancam juga. Di samping kualitas pembelajarannya,” tegasnya.
Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui program PROBIDIK yang ditandatangani pada 16 Juni 2026. Program ini menerjunkan ribuan mahasiswa ke sekolah-sekolah untuk membantu mengatasi kekurangan guru di lapangan.
