Masalah Distribusi Informasi
Menggali tantangan dan pandangan guru di lapangan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, mantan guru honorer SMA Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan ini berinteraksi dengan para pendidik. Belakangan, ia juga membuat polling sederhana di Instagram yang melibatkan sekitar 500 guru.
Berangkat dari sana, Rizqy menemukan sekitar 33 persen guru merasa masih terkendala menerapkan Kurikulum Merdeka. Penyebabnya yakni karena distribusi informasi yang belum memadai lewat pelatihan dan berbagi pengalaman.
Di lapangan, sambungnya, guru maupun pengawas jadi mendapati satu sama lain belum sepenuhnya paham tentang Kurikulum Merdeka.
“Beberapa guru tuh kadang mendapatkan pengawas yang belum memahami Kurikulum Merdeka sehingga ketika ada pengawas yang memberikan sosialisasi, pelatihan, kayak nggak ada bedanya,” tutur Rizqy pada detikEdu, ditulis Jumat (29/3/2024).
“Sedangkan beberapa pengawas sekolah menyampaikan beberapa kali teman-teman guru di lapangan itu kayak nggak ada bedanya antara ATP (Alur Tujuan Pembelajaran) sama KI KD (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar), TP (Tujuan Pembelajaran) sama KI KD,” imbuhnya.
Angka Akses PMM Jangan Dijadikan Kompetisi Disdik
Menurut Rizqy, guru-guru yang sudah mendapatkan distribusi informasi, mau belajar secara mandiri di Platform Merdeka Belajar (PMM), menjadi paham konsep dan pesan dalam Kurikulum Merdeka. Untuk itu, proses ini perlu terus didukung sehingga makin banyak guru yang terdorong mempelajari Kurikulum Merdeka secara mandiri dengan kemauan sendiri.
Namun, ia tidak setuju dengan praktik sejumlah dinas pendidikan berlomba-lomba dalam kompetisi mencapai jumlah akses PMM terbanyak. Ia menegaskan, cara ini justru lari dari esensi PMM sebagai platform bagi guru untuk belajar.
“Akhirnya esensi dari PMM sebagai platform untuk belajar itu nggak didapatkan oleh guru-guru. Guru-guru akhirnya kayak terpaksa, pakai PMM dengan tujuan dinasnya mendapat peringkat satu kompetisi dinas pendidikan dengan pengguna PMM terbanyak,” tuturnya.
“Guru-guru terpaksa, aksesnya hanya sekadar akses saja, lalu nggak menyelesaikan materi karena ingin belajar tentang asesmen, diferensiasi, prosedur, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Rizqy mengatakan, distribusi informasi untuk memahami Kurikulum Merdeka oleh beberapa dinas pendidikan yang masih belum paham Kurikulum Merdeka sendiri tidak akan efektif bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan dampaknya bagi siswa..
“Distribusi informasi dari dinas yang nggak paham. Menurutku, ketika kurikulum berubah, semua harus berubah kalau Kurikulum Merdeka mau efektif. Gurunya berubah, dinasnya berubah, pengawas sekolahnya berubah, sekolahnya berubah, muridnya juga yang jauh dari Tujuan Pembelajaran bisa berubah,” tegasnya.
Perspektif Guru Terdampak
Rizqy menjelaskan, distribusi informasi untuk memahami Kurikulum Merdeka sudah berangkat dari adanya sekolah penggerak. Plus-minusnya diperbaiki pemerintah, lalu disebarkan ke lebih banyak sekolah. Namun, distribusi informasi Kurikulum Merdeka oleh stakeholders yang tidak memahaminya memicu kendala bahwa kurikulum ini dipandang sulit untuk dipahami.
Ia mencontohkan, guru yang merasa kesulitan dan belum paham utuh tentang Kurikulum Merdeka menjadikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) seolah-olah sebagai tugas produk prakarya tanpa kedalaman pembelajaran. Akibatnya, siswa dan orang tua merasa terbebani dalam membiayai atau menyediakan bahan untuk P5.
Lebih lanjut, sejumlah guru khawatir siswa SMA tidak paham ilmu-ilmu yang perlu ia kuasai karena Capaian Belajar Kurikulum Merdeka terlalu sedikit. Sejumlah guru juga menilai Kurikulum Merdeka tidak berbeda dengan Kurikulum 2013 karena tetap ada ujian semester. Dari temuan ini, Rizqy menyimpulkan sejumlah guru belum memahami esensi Kurikulum Merdeka.
“Kendalanya, kadang banyak orang yang sudah men-judge ini sesuatu yang buruk, kurikulum yang nggak bagus. Di era media sosial, pandangan ini didengar banyak pihak, beberapa guru jadi semakin kayak merasa tidak terbantu dan merasa susah menerapkan Kurikulum Merdeka,” tuturnya.
“Ini yang kemudian direspons beberapa dinas dengan melibatkan lembaga lainnya, kayak melibatkan Balai Besar Guru Penggerak untuk melatih, kemudian mulai melibatkan guru-guru penggerak di daerah yang sudah paham Kurikulum Merdeka untuk melatih. Kemudian memanfaatkan komunitas belajar yang di sekolah untuk belajar bareng-bareng,” kata Rizqy.
“Harapannya, semuanya berpegang tangan, gotong-royong, bahu-membahu, tidak saling menyalahkan satu sama lainnya. Kalau ada salah, direfleksikan, dipelajari bareng, diperbaiki. Tujuannya satu, masa depan anak-anak,” imbuhnya.
Bagaimana Kurikulum Merdeka Bantu Guru?
Sementara itu, 67 persen guru dalam polling-nya mengaku terbantu dengan penerapan Kurikulum Merdeka. Rizqy mendapati, sejumlah guru dapat memundurkan fase pembelajaran untuk mengakomodasi siswa yang masih jauh dari Tujuan Pembelajaran.
Lebih lanjut, sejumlah guru merasa tidak perlu kejar tayang materi pelajaran dengan Kurikulum Merdeka.
“Kalau di kurikulum dulu nggak. Misalnya satu semester ada 15 TP, itu yang harus dikejar. Satu TP-nya itu biasanya udah ditentukan, 2×45 menit,” tuturnya.
“Di Kurikulum Merdeka nggak begitu. Guru punya kemerdekaan, ‘Aku perlu berapa lama mencapai TP dengan muridku yang kayak gini.’ Bisa lebih leluasa bisa membuat pembelajaran lebih mendalam. Mau bikin bekerja kelompok, ngajak murid observasi, enggak perlu takut waktunya habis,” imbuh Rizqy.
Ia berharap semua pihak bergotong royong agar penerapan Kurikulum Merdeka bantu masa depan pendidikan dalam jangka panjang.
“Harapannya kita juga enggak berekspektasi tinggi untuk mengubah pendidikan Indonesia dalam waktu sangat dekat. Karena perubahan itu bisa sangat lama, 7-8 tahun,” pungkasnya.
