BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat melalui Agenda Diskusi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek strategis untuk memastikan Program Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana, mulai dari kesiapan lahan, penetapan calon peserta didik, hingga koordinasi lintas perangkat daerah.
Fokus pada Kesiapan Lahan dan Administrasi
Salah satu agenda utama dalam pembahasan adalah penyelesaian administrasi lahan seluas 7,6 hektare yang telah dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan sekolah permanen.
Selain itu, pemerintah daerah juga membahas kesiapan penyelenggaraan pendidikan, penetapan calon peserta didik, serta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah guna mendukung pelaksanaan program secara terintegrasi.
Sekolah Rakyat Harus Berdampak Nyata
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperluas akses pendidikan.
Menurutnya, investasi di bidang sumber daya manusia melalui pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bandung dan tidak hanya menjadi program yang bersifat seremonial.
Persiapan Kelembagaan dan Data Peserta Didik
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah, memaparkan perkembangan persiapan Program Sekolah Rakyat, mulai dari kesiapan kelembagaan, proses penjaringan dan verifikasi calon peserta didik, hingga rencana pembangunan sekolah permanen.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, menjelaskan dukungan yang diberikan melalui pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah (ATS), harmonisasi regulasi, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, serta persiapan tenaga pendidik.
KPK Dorong Penguatan Administrasi dan Sinergi
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah dari Tim Satgas 2 Direktorat Monitoring KPK menekankan pentingnya kesiapan administrasi, legalitas lahan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi faktor penting agar seluruh tahapan Program Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pembahasan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap seluruh persiapan Program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara terpadu, mulai dari penyediaan lahan, penetapan peserta didik, hingga penyelenggaraan pendidikan, sehingga program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
