Jakarta — Kritikan pedas menyeruak atas kinerja pemerintahan pusat di tengah bencana besar yang menimpa sejumlah provinsi di Sumatera. Menurut Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), ada lima menteri dari Kabinet Merah Putih yang disebut paling bertanggung jawab atas terjadinya banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar — dan layak untuk dievaluasi atau bahkan dicopot.
Kritik ini bermula dari dugaan bahwa musibah tersebut bukan semata kejadian alam — melainkan akibat kegagalan sistemik dalam pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang, dan izin sumber daya alam.
🔎 Siapa 5 Menteri yang Dikritik?
Berikut para menteri yang disebut oleh Hasrat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis ini:
- Bahlil Lahadalia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Raja Juli Antoni — Menteri Kehutanan
- Hanif Faisol Nurofia — Menteri Lingkungan Hidup
- Nusron Wahid — Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN
- Dody Hanggodo — Menteri Pekerjaan Umum (PU)
Hasrat menilai bahwa tanggung jawab ini muncul karena kelima kementerian tersebut memiliki peran utama dalam pengelolaan lingkungan, tata ruang, izin tambang atau kehutanan, serta infrastruktur — aspek-aspek yang dianggap lemah terkelola.
🎯 Tuduhan: Bencana Akibat Kegagalan Sistemik, Bukan “Alam”
Menurut pendapat Sugiyanto, Ketua Hasrat, tragedi ini bukan sekadar “musibah alam biasa.” Ia mengatakan bahwa:
“Musibah ini tidak bisa dianggap hanya bencana alam. Ini kegagalan besar dalam manajemen lingkungan dan tata ruang.”
Diduga ada kelalaian — mulai dari izin tambang atau kehutanan yang longgar, kurangnya pengawasan lingkungan, serta penataan ruang dan penggunaan lahan yang semrawut. Hal itu menyebabkan kerentanan kawasan terhadap hujan deras, longsor, serta banjir bandang.
Karena dampaknya sangat besar — korban jiwa, rumah rusak, pengungsian massal, kerugian materil — banyak yang menilai perlu ada pertanggungjawaban langsung dari kepala kementerian terkait.
