Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya nomor akun WhatsApp yang mengatasnamakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Kemendikdasmen menegaskan bahwa nomor tersebut merupakan informasi palsu atau hoaks dan tidak memiliki hubungan dengan Mendikdasmen maupun institusi kementerian.
Dalam pengumuman resminya, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pelaku penyalahgunaan identitas sering memanfaatkan nama pejabat publik untuk menghubungi masyarakat dengan berbagai tujuan, termasuk meminta data pribadi, menawarkan bantuan tertentu, atau melakukan tindakan yang berpotensi merugikan korban. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai pesan yang berasal dari nomor tidak resmi.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa seluruh informasi resmi kementerian hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, termasuk situs web resmi, akun media sosial resmi, serta layanan pengaduan dan informasi publik yang dikelola kementerian.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi, informasi perbankan, kode OTP, maupun dokumen penting lainnya kepada pihak yang mengaku sebagai pejabat atau perwakilan kementerian melalui aplikasi pesan instan. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi.
Fenomena pencatutan nama pejabat pemerintah melalui media sosial dan aplikasi perpesanan menjadi salah satu modus yang kerap digunakan pelaku kejahatan siber. Penyebaran informasi palsu semacam ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus mencoreng nama baik institusi yang dicatut.
Kemendikdasmen mengajak masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Apabila menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Mendikdasmen atau pejabat kementerian lainnya, masyarakat disarankan segera melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.
Selain itu, masyarakat diminta untuk melaporkan nomor atau akun yang diduga melakukan penipuan kepada pihak berwenang maupun platform terkait agar tidak semakin banyak korban yang dirugikan. Sikap kritis dan kehati-hatian menjadi kunci penting dalam menghadapi maraknya penyebaran hoaks dan penipuan digital.
Melalui pengumuman ini, Kemendikdasmen berharap masyarakat semakin waspada terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan identitas pejabat publik. Dengan memanfaatkan sumber informasi resmi dan melakukan verifikasi sebelum bertindak, masyarakat dapat terhindar dari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah.
