Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan gagasan untuk membuat crash program sebagai salah satu langkah mempercepat pembenahan pendidikan di Indonesia. Salah satu skema yang sedang dipikirkannya adalah merekrut sarjana dari perguruan tinggi terbaik untuk membantu mengajar di sekolah yang membutuhkan.
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan, dan Masa Depan Indonesia yang ditayangkan pada 16 September 2026. Prabowo menyebut perbaikan sistem pendidikan perlu dimulai dari proses rekrutmen dan peningkatan kualitas guru.
Sarjana Terbaik Akan Ditempatkan di Sekolah yang Membutuhkan
Dalam skema yang digambarkan Prabowo, lulusan sarjana dari berbagai fakultas dapat direkrut untuk menjadi guru darurat. Mereka nantinya ditempatkan di sekolah-sekolah yang dinilai paling membutuhkan tambahan tenaga pengajar.
Prabowo memberikan contoh bahwa program tersebut dapat dimulai dari jenjang sekolah dasar. Ia menyebut kemungkinan merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk kemudian diterjunkan ke sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
Namun, angka tersebut masih berupa contoh yang disampaikan Prabowo ketika menjelaskan konsep crash program. Belum ada pengumuman resmi mengenai jumlah formasi, mekanisme seleksi, persyaratan, maupun jadwal pendaftarannya.
PNS Juga Bisa Ditugaskan Sementara
Selain merekrut lulusan perguruan tinggi, Prabowo membuka opsi melibatkan aparatur sipil negara yang sudah bekerja.
Dalam gagasannya, pejabat atau PNS dapat ditugaskan sementara untuk membantu sekolah tertentu. Durasi penugasan yang disebutkan berada pada kisaran dua hingga tiga minggu, dengan pelaksanaan yang disesuaikan kebutuhan.
Skema tersebut berbeda dengan rekrutmen sarjana untuk guru darurat karena sifat penugasan PNS yang disampaikan Prabowo bersifat sementara.
Rekrutmen Guru Jadi Perhatian
Prabowo juga menyoroti mekanisme rekrutmen guru yang saat ini melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, sistem tersebut perlu dievaluasi agar proses pengangkatan guru dapat berjalan secara objektif dan mempertimbangkan kebutuhan serta kualitas calon guru.
Ia bahkan mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Pernyataan tersebut masih berupa pembahasan kebijakan, bukan pengumuman bahwa kewenangan tersebut telah resmi dialihkan.
Menurut Prabowo, pembenahan pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah tenaga pengajar. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan kesejahteraan guru juga menjadi bagian dari agenda yang dibahas.
Digitalisasi Tetap Dilakukan
Di samping pembenahan rekrutmen dan peningkatan kompetensi guru, Prabowo juga menyebut digitalisasi ruang kelas sebagai salah satu langkah untuk membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.
Teknologi pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk membantu guru dan siswa di daerah yang masih menghadapi keterbatasan. Namun, Prabowo menegaskan bahwa digitalisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru.
Ia memandang guru tetap menjadi bagian penting dalam pembenahan pendidikan. Karena itu, rekrutmen yang berkualitas serta peningkatan pendidikan dan kompetensi guru menjadi perhatian dalam gagasan perbaikan sistem pendidikan.
Crash Program Masih dalam Tahap Gagasan
Hingga 18 September 2026, crash program yang disampaikan Prabowo masih berupa gagasan yang sedang dipikirkan, bukan program rekrutmen yang sudah dibuka untuk masyarakat.
Belum ada ketentuan resmi mengenai siapa saja yang dapat mendaftar, jurusan yang diprioritaskan, status kepegawaian, besaran penghasilan, lokasi penempatan, maupun jadwal seleksi. Karena itu, informasi mengenai pendaftaran sebaiknya menunggu pengumuman resmi pemerintah.
Jika nantinya diterapkan, gagasan tersebut diarahkan untuk membantu sekolah yang paling membutuhkan tambahan tenaga pengajar sekaligus menjadi bagian dari pembenahan sistem rekrutmen dan kualitas guru di Indonesia.
