Padang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pendidikan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui sinergi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dengan program onboarding dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) sebagai mitra strategis pembelanjaan sekolah.
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Onboarding LKPP yang digelar di Padang, Sumatera Barat, menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengadaan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program ini, semakin banyak pelaku UMK-K didorong untuk bergabung ke dalam platform pengadaan digital pemerintah sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, menyampaikan bahwa integrasi UMK-K ke dalam platform digital seperti SIPLah bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan dunia pendidikan dengan potensi besar pelaku usaha lokal. Menurutnya, langkah tersebut membuka peluang agar produk-produk daerah mampu bersaing dan menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan.
Kepala Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Pendidikan, Henry Eko Hapsanto, menjelaskan bahwa SIPLah hadir sebagai instrumen transformasi tata kelola pembelanjaan sekolah yang lebih modern dan efisien. Melalui sistem ini, seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara digital, mulai dari pencarian produk, transaksi, dokumentasi, hingga pelaporan. Sistem tersebut mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas sekaligus memperluas kesempatan UMK-K menjadi penyedia barang dan jasa bagi sekolah.
Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang bergabung dalam ekosistem SIPLah, sekolah memiliki lebih banyak pilihan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan. Selain meningkatkan efisiensi pengadaan, kondisi ini juga mendorong pemanfaatan produk lokal yang berkualitas sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kegiatan onboarding tersebut, peserta memperoleh pendampingan langsung untuk mendaftarkan usaha mereka ke berbagai platform pengadaan pemerintah seperti INAPROC, SIKAP, PaDi UMKM, AYOOMALL, dan SIPLah. Selain itu, mereka juga mendapatkan pemahaman mengenai tata kelola transaksi digital serta sistem perpajakan terbaru agar lebih siap menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.
Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai fitur SIPLah melalui demonstrasi dan pelatihan teknis yang membantu mereka memahami proses pengelolaan toko daring dan transaksi digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas UMK-K dalam memanfaatkan peluang pasar yang tersedia melalui sistem pengadaan pemerintah.
Kemendikdasmen menilai bahwa digitalisasi pengadaan pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola penggunaan anggaran sekolah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha daerah, manfaat belanja pendidikan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Melalui sinergi SIPLah dan onboarding LKPP, pemerintah berharap tercipta ekosistem pengadaan pendidikan yang semakin transparan, efisien, dan inklusif. Program ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran UMK-K sebagai mitra strategis pendidikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
