Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan anggaran sebesar Rp52,12 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan dasar dan menengah melalui perbaikan sarana prasarana, perluasan bantuan pendidikan, digitalisasi sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru.
Salah satu fokus utama penggunaan anggaran adalah revitalisasi sebanyak 11.744 satuan pendidikan di berbagai daerah. Program ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi bangunan sekolah yang rusak atau tidak layak, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Selain itu, Kemendikdasmen juga memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP), termasuk hingga jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Perluasan ini diharapkan dapat memperkuat akses pendidikan sejak usia dini, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di bidang transformasi digital, pemerintah menargetkan digitalisasi ratusan ribu satuan pendidikan. Upaya ini meliputi penyediaan perangkat teknologi, platform pembelajaran digital, serta penguatan ekosistem pembelajaran berbasis teknologi informasi guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.
Perhatian terhadap tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam alokasi anggaran 2026. Kemendikdasmen menyiapkan insentif bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) sebesar Rp400 ribu per bulan. Insentif ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang selama ini berperan besar dalam layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2026 dirancang untuk menjawab tantangan pemerataan mutu pendidikan sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia. Dengan kombinasi pembangunan fisik, bantuan langsung kepada peserta didik, transformasi digital, dan dukungan bagi guru, pemerintah berharap kualitas pendidikan nasional dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
