JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat lebih dari 55.000 satuan pendidikan telah direvitalisasi selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut dilakukan untuk menghadirkan ruang belajar yang lebih aman dan layak bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah menargetkan jumlah satuan pendidikan yang direvitalisasi meningkat menjadi hampir 80.000 hingga akhir 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan perbaikan infrastruktur sekolah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden agar tidak ada lagi murid yang harus belajar di ruang kelas dengan atap roboh, bangunan rusak, atau fasilitas sanitasi yang tidak layak.

1. Lebih dari 55.000 sekolah telah direvitalisasi

Kemendikdasmen menyampaikan bahwa lebih dari 55.000 satuan pendidikan telah mendapatkan program revitalisasi dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.

Program tersebut diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Pemerintah menargetkan jumlah sekolah yang direvitalisasi mencapai hampir 80.000 satuan pendidikan hingga penghujung 2026.

Perbaikan fasilitas pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kegiatan belajar mengajar.

2. Pemulihan sekolah terdampak bencana di Sumatra

Selain perbaikan sekolah secara nasional, Kemendikdasmen juga memberikan perhatian terhadap pemulihan fasilitas pendidikan di daerah terdampak bencana.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sebanyak 98 persen sekolah terdampak di wilayah Sumatra telah dibangun kembali. Seluruh sekolah tersebut juga sudah melaksanakan pembelajaran secara normal, meskipun sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.

Pemulihan fasilitas sekolah menjadi bagian penting agar peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan meskipun daerahnya mengalami bencana.

3. Pemerintah distribusikan lebih dari satu juta papan interaktif digital

Selain revitalisasi bangunan, pemerintah memperluas digitalisasi pembelajaran melalui distribusi papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP).

Sepanjang 2025, lebih dari 288.865 perangkat IFP telah dikirimkan ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Pada 2026, pemerintah menargetkan distribusi lebih dari 700.000 perangkat tambahan. Dengan demikian, jumlah perangkat yang didistribusikan selama dua tahun ditargetkan melampaui satu juta unit.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Program digitalisasi tersebut tidak hanya menyediakan perangkat, tetapi juga mencakup laptop, pelatihan guru, serta fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan materi pembelajaran.

4. Digitalisasi membantu pembelajaran siswa berkebutuhan khusus

Pemanfaatan teknologi pendidikan juga diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar bagi murid berkebutuhan khusus.

Fitur audio pada papan interaktif digital dapat membantu murid tunanetra mengikuti pembelajaran. Sementara itu, guru di salah satu sekolah luar biasa di Kudus telah mengembangkan materi pembelajaran berbantuan kecerdasan artifisial (AI) untuk murid tunarungu.

Perangkat IFP juga dapat digunakan sebagai laboratorium virtual melalui simulasi untuk membantu murid memahami konsep sains.

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PLN dalam penyediaan akses listrik. Pemerintah juga menyiapkan panel surya bagi sekolah yang belum terjangkau jaringan listrik.

Selain itu, perangkat IFP memiliki penyimpanan materi sehingga dapat tetap digunakan meskipun sekolah belum memiliki akses internet.

5. Lebih dari 200.000 guru mendapat kesempatan meningkatkan kualifikasi

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada fasilitas sekolah, tetapi juga pada kualitas tenaga pendidik.

Kemendikdasmen menerapkan pendekatan 3K untuk meningkatkan kualitas guru, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan.

Bagi lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1, pemerintah memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Guru yang mengikuti program tersebut mendapatkan bantuan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester per orang.

Selain peningkatan kualifikasi, pemerintah juga menyelenggarakan pelatihan untuk memperkuat kompetensi guru. Materi pelatihan mencakup pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, koding dan kecerdasan artifisial, STEM, serta bahasa Inggris.

6. Tunjangan sertifikasi dan insentif guru mengalami peningkatan

Kemendikdasmen juga melakukan peningkatan kesejahteraan guru melalui penyesuaian tunjangan dan insentif.

Berdasarkan keterangan kementerian, tunjangan sertifikasi bagi guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Sementara itu, insentif bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan peningkatan kualitas guru melalui aspek kesejahteraan.

7. Guru wali dan TKA menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan

Pemerintah juga mendorong penguatan peran guru wali untuk mendampingi perkembangan murid secara lebih menyeluruh.

Pendampingan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, kesulitan belajar, serta keadaan keluarga yang dapat memengaruhi proses pendidikan.

Selain itu, Tes Kemampuan Akademik (TKA) digunakan sebagai instrumen evaluasi yang lebih terstandar. Hasilnya diharapkan membantu guru, orang tua, dan murid mengenali capaian pembelajaran serta aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah dan antarsatuan pendidikan.

8. Revitalisasi sekolah dan peningkatan kualitas guru akan dilanjutkan

Ke depan, Kemendikdasmen akan mempercepat penyelesaian revitalisasi sekolah, memperluas digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Sejumlah mitra yang disebut dalam program tersebut antara lain Inovasi Australia dan McGill University Kanada.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga masyarakat.

Pemerintah berharap berbagai program tersebut dapat memperkuat fondasi pendidikan nasional sehingga seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, tanpa dibatasi kondisi geografis maupun latar belakang ekonomi.