Pemerintah menegaskan bahwa upaya penanganan darurat serta pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus dikebut, meskipun saat ini memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Seluruh jajaran terkait tetap bekerja tanpa henti untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana di tiga provinsi tersebut, Kamis (25/12). Dalam kesempatan itu, Pratikno menyampaikan langsung dari Aceh melalui sambungan daring.
Menurut Pratikno, pemerintah pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah terus bersinergi mempercepat langkah tanggap darurat sekaligus pemulihan. Ia menekankan bahwa tidak ada penghentian pekerjaan meski berada di penghujung tahun, demi memastikan masyarakat terdampak segera tertolong dan kehidupan mereka dapat pulih.
Dalam laporan terbaru, tercatat sebanyak 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, empat kabupaten/kota berada di Provinsi Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat. Namun demikian, di Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat guna memastikan seluruh kebutuhan warga dapat tertangani secara optimal sebelum memasuki fase pemulihan.
Percepatan Pembangunan Hunian
Perkembangan penanganan darurat juga tercermin dari percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di wilayah terdampak. Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara itu, enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih berada pada tahap pematangan lahan serta pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara. Dua kabupaten lainnya, Aceh Timur dan Nagan Raya, masih dalam proses identifikasi lahan.
Pratikno menjelaskan bahwa pembangunan huntara dan huntap dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, TNI, serta Polri, dengan koordinasi BNPB. Tantangan utama dalam percepatan pembangunan hunian adalah penyiapan lahan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh pemerintah pusat.
Selain hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang harus direlokasi, termasuk skema hunian mandiri di atas lahan milik masyarakat.
Di Sumatra Utara, pembangunan huntara dan huntap telah berjalan di empat daerah, yaitu Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Sementara di Sumatra Barat, lima kabupaten tengah memproses pembangunan huntara, antara lain Kabupaten Pesisir Selatan dengan delapan unit, Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman tujuh kopel atau 17 unit, Kabupaten Tanah Datar satu kopel, serta Kabupaten Agam dua kopel.
Pemulihan Infrastruktur dan Pendidikan
Selain sektor hunian, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur jalan. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 72 ruas telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam tahap penanganan. Pemerintah terus mengupayakan percepatan agar konektivitas dan distribusi logistik dapat kembali berjalan lancar.
Pemulihan sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen sekolah telah dinyatakan siap digunakan setelah melalui proses pembersihan dan revitalisasi.
Pratikno menegaskan bahwa arahan Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah sangat jelas, yakni bekerja tanpa henti dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan bencana. Tujuannya tidak hanya memulihkan kehidupan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas penghidupan mereka ke arah yang lebih baik.
Di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui kerja sama BNPB, BMKG, serta TNI dan Polri untuk menekan intensitas curah hujan.
Pemerintah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, hingga warga, yang telah bergotong royong mendukung percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.
