Pramono Anung Tegaskan Beasiswa Tetap Jalan, Perbaikan Sekolah Rusak Juga Dimulai
Jakarta, 22 Agustus 2026 — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan program LPDP Jakarta tetap dilanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berprestasi melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan seluruh biaya pendidikan peserta program akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun depan, jumlah penerima beasiswa ditargetkan mencapai 50 hingga 75 orang.
“Sekarang ada LPDP Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta akan menyekolahkan anak-anak pintar sekolah di luar negeri dan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah DKI Jakarta. Tahun depan ini jumlahnya antara 50 sampai 75 orang. Ke mana? Terserah anak-anak itu,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu (19/8/2026).
Beasiswa Tak Ganggu Anggaran Perbaikan Sekolah
Pramono menegaskan program beasiswa tersebut tidak akan mengganggu anggaran untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di Jakarta.
Menurutnya, pembiayaan perbaikan sekolah menggunakan Dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Pemerintah DKI juga telah memutuskan pembangunan sekolah rusak segera dimulai.
Penegasan tersebut disampaikan setelah muncul usulan dari Komisi E DPRD DKI Jakarta agar program LPDP Jakarta ditunda dan anggarannya dialihkan untuk memperbaiki sekolah rusak serta menambah jumlah sekolah swasta yang memberikan pendidikan gratis.
“Berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB. Dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,” jelas Pramono.
Ia memastikan penanganan sekolah rusak dan program beasiswa dapat berjalan secara bersamaan.
“Dengan demikian bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan, tetapi untuk LPDP tetap akan dijalankan,” tegasnya.
KJP Tetap Jadi Prioritas
Selain beasiswa pendidikan tinggi, Pemprov DKI Jakarta juga mempertahankan berbagai program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pramono mengatakan saat ini terdapat sekitar 707.420 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemerintah DKI juga menyediakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3.
Menurut Pramono, pendidikan menjadi salah satu sektor yang harus terus mendapatkan prioritas karena dapat menjadi jalan bagi keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan.
Pemprov DKI juga memperluas akses pendidikan gratis. Selain sekolah negeri, saat ini terdapat 155 sekolah swasta yang mendapatkan program pendidikan gratis, termasuk sekolah swasta keagamaan dan pesantren.
Ada Program Pemutihan Ijazah
Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program Pemutihan Ijazah bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dapat mengambil ijazah karena terkendala biaya.
Melalui program tersebut, pemerintah membantu mengambilkan ijazah warga yang telah tertahan selama bertahun-tahun karena persoalan ekonomi.
“Karena enggak mungkin orang enggak bisa ngambil ijazah itu dari keluarga yang mampu, enggak mungkin, pasti ini keluarga tidak mampu. Dan itulah pemerintah atau negara hadir untuk membantu ini,” ujar Pramono.
Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Terganggu
Pramono menegaskan pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang harus tetap dapat diakses masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawah.
Di sektor kesehatan, ia menyebut Jakarta memiliki 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu yang memberikan fasilitas layanan bagi masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah tetap berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan, termasuk melalui BPJS.
“Dua inilah yang saya katakan, masyarakat terbawah tidak boleh terganggu, hal yang berkaitan dengan pendidikan, hal yang berkaitan dengan kesehatan,” katanya.
Pendidikan Diharapkan Jadi Jalan Mobilitas Sosial
Pramono meyakini akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dapat memberikan dampak jangka panjang bagi keluarga kurang mampu.
Menurutnya, ketika anak-anak Jakarta memperoleh kesempatan menempuh pendidikan lebih tinggi, mereka memiliki peluang menjadi penggerak perubahan ekonomi keluarganya.
“Karena saya meyakini dengan pendidikan dan kesehatan itulah kalau kemudian anak-anak Jakarta mendapatkan kesempatan untuk sekolah lebih tinggi, maka mereka pasti bisa menjadi orang yang merubah atau lokomotif atau penarik dalam keluarganya,” tutup Pramono.
