Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyoroti serius persoalan kelebihan lulusan guru di Indonesia. Setiap tahun, program studi keguruan menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan, sementara kebutuhan guru yang benar-benar terserap di lapangan hanya sekitar 20 ribu. Ketimpangan inilah yang membuat pemerintah menyebut terjadi oversupply atau penumpukan lulusan yang tidak sebanding dengan formasi kerja yang tersedia.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menjelaskan bahwa langkah strategis yang akan diambil adalah meninjau ulang program studi di perguruan tinggi. Menurutnya, sudah saatnya kampus tidak hanya mengikuti minat pasar semata, tetapi benar-benar menyesuaikan pembukaan prodi dengan kebutuhan ekonomi dan industri ke depan. Prodi yang dinilai kurang relevan bahkan berpotensi diperkecil atau ditutup demi meningkatkan kualitas dan daya serap lulusan.
Berdasarkan data statistik pendidikan tinggi, sekitar 60 persen program studi di Indonesia berada di bidang ilmu sosial, dan bagian terbesar di antaranya adalah prodi kependidikan atau keguruan. Kondisi ini membuat lulusan guru menumpuk, sementara formasi yang tersedia terbatas. Badri mengingatkan bahwa jika pola ini dibiarkan, bukan hanya guru, profesi lain seperti dokter pun bisa mengalami kelebihan lulusan di masa mendatang, apalagi saat ini distribusi tenaga profesional masih belum merata di berbagai daerah.
Badri menekankan bahwa penyesuaian prodi tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Diperlukan dukungan perguruan tinggi, para rektor, serta konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) agar ada kesepahaman dan kebijakan bersama. Ia mencontohkan, bonus demografi yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi kekuatan, bukan justru menambah pengangguran terdidik karena jurusan yang ditempuh tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi dan dunia kerja.
