Lulusan Perguruan Tinggi Dinilai Perlu Dibekali Keterampilan Praktis agar Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja

Yogyakarta, 20 Agustus 2026 — Jumlah pengangguran dari kelompok lulusan perguruan tinggi masih menjadi perhatian. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, tercatat sekitar 1,033 juta lulusan D4, S1 hingga S3 yang belum terserap ke dunia kerja.

Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, MA, menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.

Menurutnya, pendidikan tinggi selama ini masih cenderung memberikan porsi besar pada teori. Sementara itu, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang dapat langsung diterapkan.

“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” jelas Tadjuddin, dikutip dari laman UGM, Kamis (20/8/2026).

AI Mengubah Kebutuhan Dunia Kerja

Persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi juga tidak terlepas dari perubahan struktur dunia kerja. Perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), membuat sejumlah pekerjaan yang sebelumnya banyak dilakukan tenaga kerja pemula mulai dapat dikerjakan menggunakan teknologi.

Menurut Tadjuddin, perusahaan saat ini semakin mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi, bukan hanya latar belakang pendidikan atau gelar akademik.

“Ijazah yang dimiliki belum cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk menerima lulusan apabila tidak disertai keterampilan. Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” paparnya.

Ia menilai perguruan tinggi perlu memastikan mahasiswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sebelum memasuki pasar kerja.

Industri Padat Karya Mengalami Tekanan

Selain persoalan kompetensi lulusan, Tadjuddin juga menyoroti kondisi struktur ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja berkualitas dalam jumlah yang cukup, terutama di sektor industri.

Industri padat karya selama ini menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Namun, tekanan biaya bahan baku impor dan melemahnya daya beli masyarakat dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja.

“Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja,” terangnya.

Artinya, persoalan pengangguran terdidik tidak hanya dapat diselesaikan dengan meningkatkan kompetensi lulusan. Pemerintah juga perlu memperkuat penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas.

Program Magang Dinilai Bisa Jadi Solusi

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menyediakan berbagai program magang untuk membantu mahasiswa dan lulusan memperoleh pengalaman kerja.

Tadjuddin menilai program tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperkecil kesenjangan antara pembelajaran di perguruan tinggi dan kebutuhan perusahaan.

Melalui magang, mahasiswa dapat mengenal lingkungan kerja secara langsung sekaligus mengembangkan keterampilan praktis yang tidak selalu diperoleh melalui pembelajaran di ruang kelas.

Namun, menurutnya, kapasitas program magang yang tersedia saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh mahasiswa dan lulusan yang membutuhkan pengalaman kerja.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperluas pusat pelatihan kerja modern yang dirancang berdasarkan kebutuhan industri.

“Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan, khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” tuturnya.

Pendidikan Vokasi Perlu Diperkuat

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, juga menilai tingginya pengangguran lulusan pendidikan perlu diatasi melalui revitalisasi sistem pendidikan.

Menurut Agus, pemerintah perlu meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi agar semakin sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia mencontohkan pengembangan politeknik di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang sebelumnya diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang siap bekerja.

“Pemerintah kala itu juga membuat rencana pembangunan politeknik di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tujuannya, selain mencetak tenaga kerja level menengah yang siap kerja, juga membekali calon entrepreneur muda,” ujar Agus.

Pengembangan pendidikan vokasi dinilai perlu dilanjutkan agar lulusan tidak hanya memiliki kompetensi untuk mencari pekerjaan, tetapi juga memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja.

Pusat Pelatihan Vokasi Dinilai Bisa Serap Pengangguran Terdidik

Tadjuddin sependapat bahwa pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat pusat pelatihan vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurutnya, pelatihan yang tepat sasaran dapat membantu lulusan meningkatkan keterampilan dan memperbesar peluang mereka untuk terserap ke dunia kerja.

“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkasnya.

Tingginya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi menjadi sinyal bahwa pendidikan tinggi tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan industri diperlukan agar lulusan memiliki kombinasi pengetahuan, keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi, dan pengalaman kerja yang sesuai dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.