Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kebijakan besar pemerintah di bidang pendidikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026. Fokus utama pemerintah meliputi percepatan renovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kemampuan bahasa asing, serta perluasan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan, pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dalam jumlah besar. Setelah memperbaiki sekitar 17 ribu sekolah pada 2025 dan menargetkan lebih dari 71 ribu sekolah pada 2026, pemerintah menargetkan renovasi 100 ribu sekolah pada 2027 dan 2028. Seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan ditargetkan selesai direnovasi paling lambat 2029, termasuk sekolah di daerah terpencil dan terluar.
Prabowo menegaskan tidak boleh lagi ada siswa yang belajar di ruang kelas yang tidak aman. Kondisi seperti atap bocor, dinding retak, toilet rusak, hingga bangunan yang berisiko roboh harus segera diselesaikan. Menurutnya, negara wajib memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, bersih, layak, dan bermartabat.
Selain memperbaiki bangunan sekolah, pemerintah juga mempercepat digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital. Setelah sebelumnya setiap sekolah mendapatkan satu layar, pemerintah menargetkan tambahan tiga layar sehingga setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi layar pintar interaktif.
Teknologi tersebut diharapkan memperluas akses guru dan murid terhadap berbagai materi pembelajaran. Pemerintah juga akan mengembangkan pembelajaran jarak jauh melalui siaran dari Studio Guru di Jakarta maupun ibu kota provinsi sehingga materi dari guru-guru terbaik dapat diakses sekolah di berbagai wilayah Indonesia.
Prabowo juga menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sejak sekolah dasar, termasuk mulai diberikan kepada siswa kelas 1 SD. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan anak Indonesia sehingga memiliki daya saing lebih tinggi ketika memasuki dunia kerja.
Dalam RAPBN 2027, pendidikan menjadi salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Pemerintah juga menegaskan cita-cita untuk memperluas pendidikan gratis di sekolah negeri. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
